Insiden Mobil Brimob Tabrak Ojol: Latar Belakang, Hukum, dan Pelajaran Keselamatan

Insiden mobil Brimob yang menabrak pengemudi ojol (onlineojek online) menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir. Peristiwa ini tidak hanya memicu kontroversi soal perlindungan pengguna jalan umum, tetapi juga menyoroti pentingnya keselamatan dan etika berkendara bagi semua pihak, baik pejabat maupun pengemudi swasta. Artikel ini akan membahas latar belakang insiden, kerangka hukum yang berlaku, serta rekomendasi untuk menghindari kejadian serupa.

Pengertian dan Latar Belakang Kebijakan Brimob

Brimob (Brigade Mobil) merupakan satuan khusus keamanan yang menggunakan kendaraan roda empat untuk operasi penanggulangan kejahatan dan bencana. Di beberapa kasus, mobil Brimob digunakan dengan spedometer dinonaktifkan (over speed) untuk keperluan tugas mendesak. Namun, prioritas keamanan umum tetap harus menjadi fokus utama.

Di lain sisi, layanan ojol (onlineojek online) sebagai transportasi alternatif telah berkembang pesat sejak 2010-an. Akses mudah melalui aplikasi dan tarif terjangkau membuat pengemudi ojol menjadi pilihan populer bagi banyak orang. Sayangnya, keduanya sering beroperasi dalam kondisi berisiko, seperti:

• Wilayah ramai dengan arus lalu lintas padat
• Kurangnya pembatasan zona akses untuk kendaraan dinas cepat
• Haluan berlawanan antara kewajiban pejabat Brimob menyelesaikan misi cepat dengan tuntutan keselamatan publik

Kerja sama antara kepolisian setempat dan operator transportasi online seperti Gojek maupun Grab sejauh ini masih terbilang minim dalam upaya pencegahan risiko ini. Solusi seperti pemantauan sistem pencegahan benturan atau perjanjian kode etik bersama mungkin dapat diterapkan.

Hukum yang Mengatur Kecelakaan Injak Instansi

Kasus Brimob vs ojol termasuk dalam ranah pasal 273 KUHP mengenai kecelakaan lalu lintas tanpa niatan sengaja. Pihak Brimob yang terlibat insiden berpotensi dituntut melalui:

• Penyelidikan internal oleh Polisi Pencari Fakta (PPF)
• Sidang peradilan apabila pelanggaran ketat seperti melebihi kecepatan terbukti
• Kompensasi materi bagi korban melalui asuransi kendaraan operasional

Salah satunya adalah insiden di Jakarta tahun 2023, di mana pengemudi ojol menderita cacat punggung usai tabrakan dengan rombongan Brimob yang melintas tanpa berhenti. Kasus tersebut dihukum denda maksimal 5 juta rupiah.

Pelajaran bagi Pengemudi Ojol dan Instansi

Bagi pengemudi ojol, berikut langkah perlindungan yang direkomendasikan:

1. Pastikan menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Hindari berkendara saat kondisi cuaca buruk maupun masa operasi Brimob yang intensif
3. Ikuti program asuransi kesehatan melalui platform mitra (contoh: program Ojol Protection dari Gojek)

Sebagai bagian dari strategi keselamatan perjalanan, Brimob perlu memperhatikan:

• Mengadopsi sistem dash cam canggih untuk merekam arus lalu lintas
• Mengadakan simulasi evakuasi di area padat penduduk
• Menerapkan ketentuan kecepatan maksimal tertentu dalam kawasan perkotaan (zoning speed)*

Peningkatan pengawasan dengan sistem tracking GPS real-time mungkin menjadi solusi teknologi agar pergerakan armada Brimob tercatat secara transparan.

Peran Angkutan Umum Sebagai Alternatif

Salah satu cara mengurangi risiko kecelakaan dengan ojol adalah memperbanyak akses ke jasa transportasi terstruktur seperti sewa mobil lepas kunci atau bus kota. Sebagai contoh, di kota-kota besar seperti Bandung dan Jogja, layanan sewa mobil elf mampu menampung hingga 15 penumpang, sehingga mengurangi mobilitas ojek yang potensial terjadi tabrakan.

Selama tahun 2024, beberapa kota besar mulai menerapkan low emission zone yang melarang kendaraan roda dua lewat koridor utama di jam-jam tertentu. Inisiatif ini bisa menjadi langkah awal mengurangi risiko tabrakan lintas jenis kendaraan.

Ke depannya, pemerintah perlu mengkaji ulang standar operasional Brimob guna menjamin keamanan publik sambil tetap mencapai tujuan tugas. Dialog dengan asosiasi pengemudi online seperti OMNIX juga bisa meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya keselamatan berjalan.

*Catatan: Zoning speed di kota-kota di Indonesia mayoritas belum menggunakan batasan 40-50 km/jam yang disarankan WHO untuk area padat penduduk